Bappenas Petakan Kekayaan Hayati Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, serta kementerian/lembaga terkait didukung GIZ Indonesia dan ASEAN, dan Yayasan Konservasi Indonesia berkolaborasi menyusun empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua yang dibahas dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (17/7) pekan lalu.

Penyusunan dokumen itu untuk memperkuat penyediaan data dan informasi ilmiah keanekaragaman hayati sebagai landasan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).

Keempat dokumen tersebut yaitu Dokumen Pendukung IBSAP 2025–2045 yang menyajikan potret ilmiah terkini mengenai karakteristik, potensi, kondisi, tekanan, serta tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan mendokumentasikan kekayaan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik pada masing-masing wilayah.

"Pemerintah telah memprioritaskan pengelolaan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Asta Cita 2 Ekonomi Hijau. Komitmen ini diperkuat dengan disusunnya Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 pada 2024 lalu, sebagai kompas pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia," ungkap Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi.

Peluncuran dokumen ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk memastikan warisan alam ini tetap terjaga bagi generasi mendatang. Ketersediaan data dan informasi ilmiah yang mutakhir menjadi fondasi penting untuk memastikan warisan keanekaragaman hayati Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan dan terus menjadi modal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Keanekaragaman hayati merupakan modal pembangunan nasional (national capital) yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat tinggi sehingga harus dijaga secara seimbang. Pengawalan keanekaragaman hayati harus memiliki basis scientific dan dibangun dengan integritas yang tinggi. Status keanekaragaman hayati ini hadir sebagai basis ilmiah yang menjadi potret kondisi keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus rujukan dalam tata kelola,” ujar Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Inge Retnowati.

Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dengan lebih dari 1,5 juta spesies dan lebih dari 30 persennya merupakan spesies endemik.

Namun, masih banyak spesies yang belum teridentifikasi dan harus digali melalui riset dan eksplorasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News