Bea Cukai Siap Dukung Penerapan Aturan Baru DHE SDA & Tata Kelola Ekspor SDA Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dan Nomor 24 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan retensi devisa, memperkokoh stabilitas sistem keuangan nasional, meningkatkan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat tata kelola ekspor nasional.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis ini dijalankan secara sinergis oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bea Cukai.

“Kami akan mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui fungsi pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan, khususnya ekspor,” ungkap Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Pokok-Pokok Kebijakan DHE SDA dalam PP Nomor 2 Tahun 2026 dan Nomor 21 Tahun 2026:

- Eksportir SDA wajib memasukkan dan menempatkan seluruh (100%) DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA pada bank-bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- DHE SDA wajib ditempatkan (retensi) di Rekening Khusus dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan ketentuan minimal 30 persen selama 3 bulan untuk sektor migas dan 100 persen selama 12 bulan untuk sektor nonmigas.

- Pemerintah menetapkan batas maksimal konversi DHE SDA dari valutas asing ke rupiah sebesar 50 persen, yang sebelumnya dapat dikonversi 100 persen ke rupiah, dengan tujuan untuk menjaga optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News