Koalisi Aktivis Desak DPR RI, Kemenkeu dan Ombudsman Pelototi Investasi dan Dugaan Pelanggaran Hukum di Kolaka

Jumat, 13 Februari 2026 – 07:00 WIB

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Hukum dan Pegiat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (12/2/2026).

Mereka mendesak DPR RI untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kondisi iklim investasi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dinilai tidak kondusif.

Aksi tersebut dilakukan menyusul dugaan pemalangan dan pemalakan terhadap aktivitas sejumlah perusahaan di Kabupaten Kolaka, khususnya di sektor pertambangan dan industri.

Koalisi menilai belum ada tindakan tegas dari aparat dan instansi terkait dalam menegakkan supremasi hukum.

Penanggung jawab aksi, Mardin Fahrun, dalam orasinya menyoroti lemahnya penegakan hukum di Kolaka yang dinilai berdampak pada keberlangsungan aktivitas pertambangan dan keselamatan pekerja. Ia menekankan pentingnya penerapan hukum secara adil dan merata.

Selain itu, Mardin yang juga menjabat sebagai Ketua DPD LAKI Sultra mempertanyakan kredibilitas aparat penegak hukum di daerah tersebut.

Menurutnya, ketidak konsistenan dalam menjalankan regulasi dapat menggerus kepercayaan publik terhadap legitimasi hukum.

"Koalisi juga meminta DPR RI, khususnya melalui Komisi XII, untuk segera menggelar RDPU guna membahas berbagai persoalan yang terjadi di Kolaka dan berdampak pada iklim investasi," tegasnya.