KPK Usul Kampanye Akbar Pemilu Ditinjau Lagi Demi Mencegah Korupsi

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan metode kampanye akbar atau rapat umum dalam proses pemilihan umum (pemilu) ditinjau lagi guna mencegah korupsi.

"Model rapat umum yang membutuhkan biaya besar dinilai perlu ditinjau kembali dan digantikan dengan metode yang lebih efektif," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

KPK mendorong transformasi model kampanye menuju ke pola yang lebih sederhana dan lebih efisien, seperti menggunakan platform digital.

"Dengan cara ini, persaingan politik tidak lagi didominasi oleh kekuatan modal, melainkan oleh kualitas gagasan, program kerja, dan integritas para kandidat." ujar Budi.

Dia mengatakan bahwa menurut kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dibuat oleh Direktorat Monitoring KPK, tingginya biaya kampanye dan ongkos politik dapat mendorong praktik korupsi.

"Kajian itu menunjukkan bahwa tingginya biaya kampanye dan biaya politik merupakan salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius," katanya.

"Kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik," ungkapnya.

Berdasarkan hasil kajian KPK, sistem kampanye yang mencakup pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, mobilisasi massa, dan berbagai bentuk upaya berbiaya tinggi membuat ongkos politik jadi semakin mahal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News