Pengamat Mengkrtik Pelibatan Aparat Keamanan Dalam Urusan Perpajakan, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah melibatkan aparat keamanan untuk menggenjot kepatuhan pajak sebagai sebuah kekeliruan besar.

Menyusul hal tersebut, Bhima bersama Tim Advokasi Untuk Demokrasi Sektor Keadilan Pajak (TAUD-SKP) turut melayangkan somasi kepada Presiden, Menteri Keuangan, hingga DPR RI terkait kebijakan perpajakan terbaru.

"Ya, kami mengeluarkan somasi ya kepada Presiden, kepada Menteri Keuangan, kepada DPR juga, bahwa cara-cara menggunakan Babinsa, kemudian juga aparatur dari polisi, baik TNI maupun Polri dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan," kata Bhima di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Bhima mengkhawatirkan pelibatan pihak ketiga ini justru akan menciptakan ruang bagi praktik korupsi yang bersifat sistemik di lapangan.

Menurutnya, Wajib Pajak seharusnya berhubungan langsung dengan otoritas pajak resmi tanpa perlu melalui perantara militer atau kepolisian.

Pemerintah dipandang tidak perlu melibatkan militer karena saat ini sudah tersedia 43.000 petugas pajak dan sistem Coretax yang canggih.

Bhima meragukan kapasitas teknis Babinsa dalam memahami laporan keuangan usaha atau menentukan besaran omzet perdagangan.

Penggunaan aparat dipandang bertentangan dengan prinsip self-assessment di mana warga negara seharusnya melapor pajak secara sukarela.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News