Pilkada Melalui DPRD bukan Solusi Menekan Biaya Politik Tinggi

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan solusi mengefisienkan anggaran dalam kontestasi politik.

Dia menilai biaya politik tetap tinggi jika pilkada dilakukan melalui DPRD. Sebab, konsentrasi dana bisa terjadi di ruang sempit, tertutup, dan sulit diawasi publik. "Ya, yang terjadi bukan penghapusan biaya politik, melainkan konsentrasinya, dari biaya kampanye massal ke lobi elite, dari keramaian pemilih ke ruang-ruang tertutup DPRD,” kata Arifki, Rabu (24/12).

Menurut dia, perdebatan sistem pilkada berbiaya mahal berpotensi menyesatkan tanpa membahas tata kelola pemilihan. Arifki mengatakan masalah utama pemilu Indonesia bukan terletak pada cara mencoblos, melainkan lemahnya penegakan hukum dan minimnya pencegahan politik uang.

“Selama pelanggaran pemilu jarang berujung sanksi tegas, sistem apa pun akan bocor. Mengganti pilkada langsung ke DPRD tanpa membenahi penegakan hukum, hanya mengubah bentuk masalah, bukan isinya,” ungkapnya.

Menurut Arifki lagi, pilkada melalui DPRD berpotensi mahal dari sisi kepercayaan publik, karena pejabat tak dipilih rakyat langsung. 

“Pilkada langsung memang mahal dan gaduh, tetapi pilkada lewat DPRD berisiko mahal secara kepercayaan publik. Dalam demokrasi, defisit kepercayaan sering kali lebih berbahaya daripada defisit anggaran,” kata dia.

Arifki berharap fokus pembenahan ke depan diarahkan pada penguatan penyelenggara pemilu hingga penegakan hukum, bukan mengubah sistem pemilihan. 

"Tanpa itu, perdebatan soal mekanisme pilkada akan terus berulang dan demokrasi tetap berjalan di tempat," ujar dia.