169 Ribu KK di Surabaya Diblokir Sementara dari Aplikasi Cek-in Warga, Ini Penyebabnya

Minggu, 26 Juli 2026 – 16:40 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menonaktifkan sementara 169 ribu Kepala Keluarga (KK) yang belum memperbarui data administrasi kependudukan (Adminduk), padahal pembaruan Adminduk diperlukan agar layanan publik dan program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran seiring penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya Eddy Christijanto mengatakan dalam pendataan DTSEN terdapat sekitar 169 ribu KK yang tidak ditemukan di lapangan. Sementara pada pendataan Perlinsos jumlahnya hampir 200 ribu KK.

"Prinsip daripada intervensi bantuan sosial dari Kemensos ini kan de facto de jure. Administrasi Kependudukan harus sama dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, pemerintah kota juga menerapkan prinsip yang sama di semua intervensi," kata Eddy, Minggu (26/7).

Karena itu, Pemkot Surabaya meminta warga yang belum terverifikasi untuk melaporkan keberadaannya secara mandiri melalui kelurahan maupun kecamatan.

Eddy mengatakan, bagi warga yang belum melakukan pelaporan, Pemkot Surabaya mengambil kebijakan menonaktifkan sementara datanya di Aplikasi Cek-in Warga.

"Makanya ambil kami ambil kebijakan di 169.000 orang ini kami lakukan penonaktifannya atau kita lakukan pemblokiran datanya di Aplikasi Cek-in warga," tuturnya.

Meski demikian, dia menegaskan wargayang masih tinggal di Surabaya tidak perlu khawatir apabila domisilinya berbeda dengan alamat pada Kartu Keluarga (KK). Mereka hanya perlu memperbarui informasi tempat tinggal melalui mekanisme yang telah disediakan.

"Nah, syaratnya bagaimana? Mereka harus melaporkan keberadaannya saat ini posisinya ada di mana," tuturnya.