jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Agraria, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan aktivis pemerhati sawit sepakat dengan seruan Taubatan Nasuha dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Seruan itu terkait kebijakan bagi jajaran kementerian yang mengurusi lingkungan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral (ESDM) menyusul bencana banjir bandang serta tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Banjir Sumatra perlu ada evaluasi radikal terhadap kebijakan pengelolaan hutan, kebijakan pemberian izin tambang, kebijakan pinjam pakai penggunaaan lahan, dan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
"Saya sepakat dengan pernyataan Cak Imin, semua harus bertaubat, taubat dengan sungguh-sungguh. Banjir Sumatra bukan kesalahan iklim, tetapi merupakan kesalahan sistemik. Ibarat bom waktu, iklim hanya faktor pemicunya, akar masalahnya banyak," ujar pakar hukum agraria Syaiful Bahari, Rabu (3/12).
Menurut Syaiful, banjir Sumatra disebabkan dua hal. Pertama, pulau itu memiliki populasi tinggi, sedangkan daya dukung ekologi terbatas.
Kedua, perkembangan usaha ekstratif yang masif. Perkembangan usaha ekstratif ini berfokus pada pengambilan dan pengolahan sumber daya alam secara langsung dari alam untuk menjadi produk yang bermanfaat.
Kegiatan ini meliputi pertambangan (minyak, gas, mineral), kehutanan (kayu, rotan), pertanian (padi, jagung), perikanan (ikan), dan peternakan (hewan ternak). Usaha ekstraktif melibatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di bumi, lalu diolah menjadi produk jadi di pabrik.
"Dua poin ini tidak dilihat negara sebagai ancaman. Padahal ini sudah berlangsung sangat lama. Bahkan, lahan usaha ekstratif sebagian besar tidak diperuntukan untuk rakyat. Dari puluhan juta hektare yang tersedia, hanya segelintir yang berada di tangan rakyat. Inilah penyebab konflik horizontal dan konflik vertikal," tuturnya.
