jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pembangunan Jembatan Bailey serta dukungan operasional personel TNI dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang didukung melalui APBN.
Hal tersebut disampaikan merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra DPR RI yang berlangsung di Banda Aceh, Selasa (30/12).
Dalam forum tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi tanggap darurat dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra tersedia dan siap digunakan.
“Pemerintah memastikan bahwa dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan Jembatan Bailey dan operasional personel di lapangan, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan didukung melalui mekanisme APBN,” ujar dia dalam siaran persnya.
BNPB mencatat hingga akhir tahun anggaran 2025, dana yang telah dialokasikan ke BNPB untuk penanganan bencana mencapai Rp1,4 triliun, dengan tambahan ruang pendanaan dari kas negara sebesar Rp1,5 triliun yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana sepanjang tahun 2025.
Dana Siap Pakai tersebut dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam operasi penanganan bencana, baik melalui penyaluran oleh BNPB maupun melalui DIPA kementerian/lembaga terkait atas rekomendasi BNPB.
“Skema ini dirancang agar kebutuhan di lapangan dapat direspons secara cepat, terkoordinasi, dan tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan negara,” tambah dia.
Terkait dukungan operasional TNI, BNPB mengungkapkan telah menerima usulan kebutuhan dari TNI sebesar Rp84,16 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah disalurkan sebagai dukungan tahap pertama untuk operasional personel di lapangan hingga akhir tahun anggaran 2025.
