Demokrasi Memberi Ruang Kritik, Pemerintah Prabowo Memilih Dialog, Kinerja, dan Stabilitas Nasional

jpnn.com - Munculnya inisiatif kabinetbayangan.id merupakan salah satu dinamika yang wajar dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Kehadiran kelompok masyarakat sipil yang ingin melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menunjukkan bahwa ruang demokrasi, kebebasan berpendapat, dan partisipasi publik masih hidup.

Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukanlah ancaman, melainkan salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa konsep Shadow Cabinet atau kabinet bayangan lahir dari tradisi sistem parlementer, di mana oposisi secara resmi membentuk kabinet alternatif sebagai mitra tanding pemerintah.

Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga mekanisme pengawasan konstitusional terhadap pemerintah berada pada lembaga legislatif, disertai fungsi pengawasan oleh media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan publik secara luas.

Oleh karena itu, keberadaan kabinet bayangan di Indonesia sebaiknya dipahami sebagai gerakan intelektual masyarakat sipil, bukan sebagai institusi tandingan negara.

Selama bergerak dalam koridor konstitusi, menyampaikan kritik berbasis data, dan mengedepankan kepentingan publik, keberadaannya merupakan bagian dari pendewasaan demokrasi.

Dari perspektif pemerintah, respons yang tepat bukanlah bersikap reaksioner atau defensif. Pemerintah justru perlu menunjukkan sikap terbuka, percaya diri, dan responsif terhadap setiap kritik yang konstruktif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News