jpnn.com, MALUKU UTARA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan pihaknya terus menghadirkan Angkutan Jalan Perintis untuk memperkuat konektivitas di seluruh Indonesia, termasuk di Timur Indonesia, Maluku Utara.
Subsidi Angkutan Barang Perintis untuk Tol Laut di Maluku Utara telah memberikan manfaat signifikan bagi 15 pelaku usaha yang berlokasi di Desa Guaemadu, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
“Pada 2025, tersedia 309 trayek di 32 provinsi, menjangkau wilayah 3TP (Terdepan, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan) agar mobilitas warga tetap terlayani. Dengan subsidi Rp161 millar, tarif perjalanan tetap terjangkau sekaligus membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan publik bagi masyarakat pelosok,” ujar Aan.
Dia menambahkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Jalan Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan, tahun 2025 ada 9 trayek angkutan barang perintis di lima provinsi.
Di antaranya yakni Provinsi Kepulauan Riau (1 trayek), Provinsi Kalimantan Utara (1 trayek), Provinsi Maluku Utara (3 trayek), Provinsi Sulawesi Utara (2 trayek), dan Provinsi Papua Selatan (2 trayek).
“Kami bersyukur program angkutan barang perintis di Maluku Utara menunjukkan perkembangan signifikan. Dimulai pada 2024, layanan ini fokus pada rute Pelabuhan Matui – Desa Guaemadu (17 km). Sepanjang tahun tersebut, capaian operasional mencakup pengangkutan 1.553 tonase barang, terlaksana dalam 320 ritase, dengan total jarak tempuh 5.440 km,” kata Aan.
Terpisah, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menuturkan agar manfaat Tol Laut dirasakan optimal, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengambil peran ganda.
Pertama, mereka wajib melakukan pengawasan harga barang yang termasuk dalam muatan Tol Laut untuk menjamin program mencapai tujuannya, sehingga proses evaluasi dapat berjalan efektif.
