Ekonom Ungkap UU PFII Sebagai Ironi Kebijakan Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mendesak DPR mengungkapkan alasan legislatif mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII dalam rapat paripurna hari ini, 21 Juli 2026. 

“Apa yang sebenarnya hendak dibeli negara dengan pembebasan pajak selama setengah abad?” ujar Nur Hidayat, Selasa.

Dia mengatakan pemerintah menawarkan PPh nol persen yang dapat berlaku hingga 50 tahun kepada pelaku usaha di kawasan tersebut. 

Namun, pada saat yang sama, negara sedang memperluas basis pajak, menertibkan pedagang digital, dan mencari penerimaan untuk membiayai program sosial yang terus membesar.

“Ironinya terlalu jelas untuk diabaikan,” ucap  Nur Hidayat. 

Dia menilai pelaku usaha kecil diminta semakin patuh, sedangkan kelompok yang memiliki modal, teknologi, dan akses ke pusat keuangan global justru dipersiapkan memasuki sebuah kawasan dengan perlakuan fiskal istimewa. 

Menurut  Nur Hidayat, pemerintah menyebutnya strategi menarik investasi. Akan tetapi, tanpa batas yang ketat, PFII berisiko berubah dari pusat finansial internasional menjadi enclave fiskal, sebuah pulau kemewahan pajak di tengah negara yang masih berjuang memperkuat penerimaan.

“Tesisnya sederhana. Indonesia membutuhkan pusat keuangan yang kompetitif, tetapi tidak boleh membangunnya dengan menyerahkan kedaulatan pajak selama 50 tahun,” beber  Nur Hidayat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News