jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief menegaskan negara wajib memberikan perlindungan untuk anak-anak Indonesia di ruang digital.
Menurut Habib Syarief, pengaturan penggunaan gawai pada anak merupakan kewajiban konstitusional negara. Ia menilai isu ini harus dilihat sebagai upaya perlindungan tumbuh kembang anak, bukan sekadar pembatasan kaku.
"Negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang aman. Ini bukan pelanggaran hak, melainkan kerangka perlindungan," ujar Habib Syarief dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (22/12/2025).
Habib Syarief menjelaskan, hak akses informasi termasuk kategori derogable atau hak yang dapat dibatasi secara sah oleh negara demi kepentingan publik.
“Maka saat negara melihat banyak kasus penyimpangan anak akibat konten di medsos maka harus ada langkah tegas untuk melindungi mereka,” kata Habib Syarief.
Menurutnya, peran negara sebagai parens patriae atau pelindung utama bagi warga negara yang rentan. Dalam usia tumbuh kembang, lanjut Habib Syarief, sosok anak dinilai belum mempunyai kapasitas memadai untuk memilah konten positif maupun negatif yang beredar di dunia maya.
"Ibarat pembatasan usia mengemudi, pengaturan gawai bertujuan melindungi anak dari bahaya yang belum mampu mereka nilai secara matang," tuturnya.
Oleh karena itu, Habib Syarief pun mendesak agar regulasi tidak hanya berhenti pada aturan hukum, tetapi juga menyasar arsitektur teknologi.
