Kemenkum Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2025, Ini Catatan BPK RI

Senin, 03 Agustus 2026 – 16:58 WIB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, bersama jajaran mengikuti secara daring kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Otto Hasibuan, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas profesionalisme dan independensinya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.

Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, sistem pengendalian intern, dan efektivitas penggunaan anggaran.

"Laporan hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar penilaian atas pengelolaan keuangan negara, tetapi menjadi peta jalan perbaikan bagi setiap kementerian.

Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti secara konkret dalam waktu yang ditetapkan agar tata kelola keuangan semakin akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujar Otto Hasibuan.

Otto juga menegaskan pentingnya komitmen seluruh kementerian untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK melalui rencana aksi yang terukur, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai early warning system.