jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen kuat untuk menjaga kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Kinerja terbaik PPID itu kembali mendapat pengakuan nasional dengan raihan predikat Badan Publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, Senin (15/12).
“Predikat Badan Publik Informatif selama enam tahun berturut-turut ini menunjukkan konsistensi Kemenko Perekonomian dalam menjaga kualitas layanan informasi publik," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Atasan PPID Kemenko Perekonomian.
Keterbukaan informasi tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Penghargaan itu mencerminkan konsistensi Kemenko Perekonomian dalam pemenuhan hak publik atas informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar layanan informasi publik agar semakin responsif, akurat, dan mudah diakses. Konsistensi dalam keterbukaan informasi adalah komitmen kami dalam mendukung transparansi,” ungkap Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto selaku PPID Utama Kemenko Perekonomian.
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diterima langsung oleh Pranata Humas Ahli Madya Kemenko Perekonomian Ferry Surfiyanto.
Ferry menekankan capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi seluruh unit kerja, PPID Pelaksana, maupun seluruh pegawai dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
.jpeg)
