jpnn.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid turun tangan merespons meluasnya konflik lahan antara masyarakat di Poso dengan Badan Bank Tanah.
Anwar menegaskan komitmennya melindungi hak-hak masyarakat di wilayah Lore Bersaudara, Kabupaten Poso, dari klaim kepemilikan lahan oleh Badan Bank Tanah (PT BBT).
“Sejak bulan Juli 2025, saya sudah menyurati Menteri Agraria. Saya minta agar pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Bank Tanah di Desa Watutau ditinjau kembali," kata Anwar melalui keterangan pers di Palu, Selasa (23/12/2025).
Gubernur Anwar melakukan kunjungan lapangan dan berdialog dengan masyarakat di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Minggu (21/12).
Kunjungan itu sebagai respons atas meluasnya pengaduan masyarakat, terkait konflik lahan dengan Badan Bank Tanah (PT BBT).
"Karena persoalan ini terus berkembang dan meluas, saya merasa tidak bisa mengambil keputusan tanpa melihat langsung kondisi di lapangan," tuturnya.
Dari hasil peninjauan lapangan dan dialog bersama warga, Gubernur Anwar menyimpulkan adanya ketidaksesuaian informasi yang diterima pemerintah pusat dengan kondisi faktual di lapangan.
Dia menegaskan bahwa keberadaan Bank Tanah sejatinya memiliki tujuan yang baik, yakni untuk mengamankan tanah negara bekas hak guna usaha (HGU) agar tidak dikuasai secara sepihak oleh oknum pejabat atau pengusaha besar.
