jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai langkah mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD bukan untuk membereskan politik uang atau money politic.
"Bukan soal urusan money politic saja, sih, alasan merubah sistem pilkada ini. Money politic sebagaimana digembar-gemborkan hanya untuk menarik dukungan saja," kata Lucius kepada awak media dikutip Rabu (24/12).
Dia menilai niat mengubah sistem pilkada menjadi melalui DPRD ialah memusatkan kekuasaan ke pemerintahan pusat.
Sebab, kata Lucius, politik uang sebenarnya bisa terjadi dalam sistem politik jenis apa pun, baik langsung atau melalui DPRD.
"Politik uang hanya dijadikan kampanye, agar ide pilkada oleh DPRD bisa didukung," ungkapnya.
Lucius menuturkan wacana pilkada melalui DPRD murni didorong nafsu untuk memusatkan kekuasaan di level Presiden RI.
"Saya lebih percaya ide pilkada oleh DPRD ini didorong oleh nafsu untuk memusatkan kekuasaan pada satu tangan saja, yaitu tangan Presiden," ungkapnya.
Menurut Lucius, pilkada melalui DPRD membuat kepala daerah bisa mudah dikontrol melalui partai yang dikelola sentralistik.
