jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai membingkai perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hanya sebagai acuan upah terlalu sempit.
Nur Hidayat justru menyebut perbedaan KHL yang signifikan antara satu provinsi, dengan wilayah lain sebagai bentuk ketimpangan biaya hidup.
Berdasarkan data KHL yang dirilis Kemnaker, DKI Jakarta bisa mendapatkan hidup yang layak Rp 5,898 juta, tertinggi dari seluruh Provinsi.
Disusul, Kalimantan Timur dengan KHL Rp5,735 juta dan Kepulauan Riau Rp5,717 juta.
Di sisi lain, NTT Rp3,054 juta dan Sulawesi Barat ditakar bisa memiliki kehidupan yang layak dengan Rp3,091 juta.
Rata-rata nasional dari daftar yang dirilis tersebut berkisar Rp4,28 juta, dengan median sekitar Rp4,12 juta.
Angka rata-rata dan median ini menunjukkan “Indonesia tengah” berada di kisaran empat jutaan, sedangkan beberapa provinsi melompat jauh di atas Rp5 juta.
"Bayangkan KHL seperti termometer. Termometer tidak menyembuhkan demam, tetapi dia memberi tahu seberapa parah kondisinya dan kapan perlu tindakan," kata Nur Hidayat, dikutip Selasa (23/12).
