jpnn.com, JAKARTA - Tokoh lintas Sumatra minta Presiden Prabowo Subianto menetapkan banjir besar dan longsor hebat yang melanda Pulau Sumatra, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bencana nasional.
Dalam pertemuan Selasa malam, 2 Desember 2025, Persaudaraan Tokoh Lintas Sumatera (PTLS) menilai dampak dari bencana itu telah memenuhi kriteria bencana nasional yang diatur dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Ray Rangkuti mengatakan, dari pengamatan mereka, laporan media dan relawan di lapangan, juga keluh kesah yang disampaikan unsur pimpinan daerah bisa disimpulkan bahwa jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan telah memenuhi kriteria bencana nasional.
Pertemuan yang berlangsung hingga tengah malam itu diinisiasi Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Dr. Syahganda Nainggolan dan dihadiri belasan tokoh asal Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Mereka yang hadir adalah Syahganda Nainggolan, Fachrudin, Teguh Santosa. Ray Rangkuti, Rizal Matondang, Abdullah Rasyid, Wahyono, Hendri Harmen, Sugiat Santoso, Mayjen (Purn) Daniel Chardin, Iskandar Pulungan, Anton Permana, Zaid Burhan, dan Dedi Irawan.
"Kami khawatir makin lama pemerintah menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, makin banyak jumlah korban jiwa," ujar Ray Rangkuti dalam keterangannya dikutip Rabu (3/12).
Teguh Santosa yang merupakan ketua umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mengutip laporan dari pengurus JMSI Aceh menyimpulkan bahwa kerusakan akibat banjir besar dan longsor hebat ini melampaui dampak Tsunami tahun 2004.
Pada peristiwa tsunami 2004 di Aceh hanya enam kabupaten/kota yang parah. Sementara kini sebanyak 18 kabupaten/kota mengalami kerusakan serius.
