jpnn.com, JAKARTA - Kalangan Parlemen khawatir jika perusahaan asal China memenangkan tender penyediaan data dasar geospasial (basic geospatial data) dan peta dasar (base maps) wilayah urban dan non-urban seluruh Indonesia di Badan Informasi Geospasial (BIG).
Kekhawatiran tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dan Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin menyampaikan hal tersebut, di Jakarta, Rabu (13/11).
Dave menilai proyek ini memerlukan pengawasan ketat karena menyangkut data strategis nasional yang tak boleh jatuh ke tangan pihak asing.
“Kami memahami ini proyek kerja sama Bank Dunia, jadi tendernya internasional. Tapi dominasi peserta dari Tiongkok menunjukkan lemahnya daya saing industri nasional di sektor geospasial,” ujar Dave.
Menurut Dave, korporasi dari China mendominasi tender tersebut merupakan tanda bahaya bagi kedaulatan Indonesia.
“Ini alarm bagi pemerintah, kalau kita sendiri tidak punya kapasitas memetakan negeri kita, maka kedaulatan digital kita rentan,” paparnya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan Komisi I DPR akan memanggil BIG untuk meminta penjelasan tentang proses tender, terutama terkait sistem keamanan dan penyimpanan data.
Ia juga meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ikut memastikan bahwa seluruh hasil pemetaan disimpan dan dikelola di server dalam negeri, di bawah pengawasan negara.
