jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution mendukung langkah Kementerian Haji dalam memberantas praktik mafia dan rente haji yang selama ini membebani jemaah serta merusak tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Razak menegaskan bahwa praktik mafia dan rente bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi merupakan persoalan struktural yang telah mengakar.
Ia menilai langkah reformasi yang ditempuh Kementerian Haji merupakan koreksi penting terhadap pola lama penyelenggaraan haji yang cenderung tertutup, sarat kepentingan, serta rentan terjadi penyimpangan.
“Penyelenggaraan haji selama ini menjadi arena perebutan manfaat ekonomi, politik, dan simbolik. Praktik rente dan mafianisme bukan fenomena baru. Ini bagian dari struktur historis yang berulang dalam sektor publik bernilai tinggi yang harus segera diakhiri,” ujar Razak kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dia menjelaskan sektor haji memenuhi tiga karakter utama yang rawan penyimpangan, seperti pengelolaan dana besar, akses kuota terbatas, dan informasi yang asimetris antara negara, biro perjalanan, dan calon jemaah.
Karena itu, langkah reformasi yang dilaksanakan Kementerian Haji dinilai penting dan mendesak.
Razak memuji reformasi yang dipimpin Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak yang dianggap berhasil mengguncang kenyamanan kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
“Mafia haji selama ini nyaman dengan pola lama. Mereka tentu merasa terganggu dengan kebijakan Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Dr. Dahnil yang fokus mentransformasikan Kementerian Haji sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi,” tegas Razak.
