jpnn.com - Penasihat Menteri Desa dan PDT, Prof. Zainuddin Maliki mengatakan keputusan Menteri Desa PDT yang mewajibkan pemanfaatan 20 persen dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan harus berdampak dan terukur.
Menurutnya, swasembada pangan adalah salah satu strategi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan nasional dan kemandirian bangsa, sebagaimana dicantumkan dalam Asta Cita kedua Presiden RI tersebut.
"Ditegaskan dalam Asta Cita kedua bahwa Presiden Prabowo berusaha memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa salah satunya melalui swasembada di sektor pangan," kata Prof. Zainuddin Maliki saat FGD di Balai Desa Riyung, Senori Kabupaten Tuban, Senin (15/12/2025).
Dalam FGD bertema Peran Bumdes dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan itu, Anggota DPR RI 2019-2024 tersebut menegaskan bahwa swasembada pangan erat kaitannya dengan pertahanan nasional dan kemandirian bangsa.
Dengan strategis posisi swasembada pangan, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan agar 20 persen dana desa benar-benar digunakan untuk mendukung swasembada pangan.
Di depan Kepala Desa, pengurus Bumdes, pendamping desa, tokoh pemuda, dan masyarakat peserta FGD, Prof. Zainuddin yang juga Sekretaris Eksekutif Strategic Policy Unit Kemendes PDT, menegaskan perlunya memperhatikan tiga pilar utama ketahanan pangan desa.
Pertama, ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi berbasis potensi lokal. Berikutnya akses dan keterjangkauan pangan melalui penguatan distribusi dan kelembagaan ekonomi desa, serta keberlanjutan sistem pangan desa juga sangat penting.
Dalam hal ini, sangat dibutuhkan inovasi, teknologi tepat guna, dan penguatan kapasitas masyarakat. Masalahnya, ketika turun ke sawah sebelum FGD dimulai, Zainuddin sempat berbincang dengan petani bahwa sawahnya menghasilkan gabah 4 hingga 5 ton per hektare.
