Rentetan Kepala Daerah Kena OTT, Legislator: Menunjukkan Lemahnya Pencegahan dari KPK

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyebut rentetan operasi tangkap tangan (OTT) para kepala daerah menunjukkan lemahnya sistem pencegahan korupsi oleh KPK.

Hal demikian dikatakan Deddy demi menjawab pertanyaan awak media soal rentetan OTT KPK terhadap para kepala daerah.

"Bagi saya itu menunjukkan betapa lemahnya KPK dalam urusan pencegahan korupsi, sehingga penegakan hukumnya mayoritas melalui aksi OTT," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (3/7).

Deddy mengatakan ketika sistem pencegahan tak diperkuat maka OTT KPK terhadap kepala daerah bakal terus berlanjut.

"Jika ini terus berlanjut, tak heran tindak pidana korupsi akan terus terjadi dan drama OTT akan terus berlanjut tanpa perbaikan yang fundamental," katanya.

Dia mengatakan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah seringkali berkaitan dengan beberapa aktivitas, semisal proses pengadaan, pemberian izin, mutasi jabatan, setoran atau pungutan OPD, dan dana operasional.

Deddy menilai KPK dan aparat penegak hukum harus fokus ke persoalan hulu dan tidak sekadar aksi hilir melalui OTT. 

Misalnya, ujar Deddy, dalam hal pengadaan sebaiknya menggunakan sistem digital atau e-proc atau mekanisme vendor yang kredibel dan diawasi serta diaudit secara berkala oleh auditor independen. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News