UU KKS Dinilai Jadi Kunci Kedaulatan Siber Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber sangat perlu untuk segera diwujudkan menjadi UU KKS. Keberadaan UU KKS sebagai payung hukum, menjadi kunci terwujudnya kedaulatan siber Indonesia.

"Oleh sebab itu DPR memandang bahwa KKS sangat urgent dan untuk segera diwujudukan demi ekosistem yang kuat, termasuk soal ketahanan sibernya itu sendiri," kata Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (10/5).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu mengingatkan bahwa di era saat ini, semua kehidupan manusia sangat berkaitan dengan siber, terlebih lagi evolusi teknologi kian pesat dan di luar prediksi.

"Era siber, semua berkaitan dengan kehidupan manusia berkaitan dengan siber, apa pun itu dan bahkan kita bisa melihat bagaimana perang hibrida juga menggunakan siber," ungkap Soleh.

Dia menegaskan keberadaan UU KKS sangat krusial, terutama berkaitan dengan pengamanan data. Menurut dia, pengamanan data menjadi hal sangat fundamental, dan tanpa adanya UU KKS maka tidak ada lagi kerahasiaan yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kedaulatan Indonesia menjadi rapuh, apalagi soal ideologi. Kalau misalkan mereka menyerang dengan provokasi, merusak anak anak, ini juga akan menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya," kata Soleh.

Lebih lanjut Soleh menuturkan bahwa ketahanan siber, baik itu dari sisi UU-nya, sumber daya manusia, maupun infrastruktrunya, merupakan hal yang sangat penting. “Jangan sampai sampai infrastruktur siber kita impor semua. Kalau impor semua, berarti enggak ada kedaulatan siber," ungkapnya.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan ratusan juta anomali trafik siber terdeteksi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar serangan siber menyasar sektor pemerintahan, energi, transportasi, dan keuangan. Kondisi itu menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera melakukan penguatan  sistem keamanan siber nasional.