Zulhas Klaim Pemerintah Pangkas Aturan Pupuk dan Perkuat Kesejahteraan Nelayan

Senin, 11 Mei 2026 – 09:34 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang fokus memperkuat kesejahteraan nelayan dan petani melalui berbagai kebijakan pangan dan distribusi pupuk.

Menurut Zulhas, pemerintah saat ini tengah membangun konsep Kampung Nelayan yang dilengkapi koperasi nelayan Merah Putih untuk memperkuat posisi tawar nelayan terhadap tengkulak.

“Nanti dibangun pabrik es, cold storage, sampai tempat lelang. Jadi, kalau harga murah, nelayan bisa menyimpan hasil tangkapannya dan tidak dipaksa menjual,” ujar Zulhas saat Rakerwil dan Pelantikan DPW serta DPD PAN di Jatim Expo, Minggu (10/5) malam.

Dia mengatakan pemerintah ingin memastikan negara hadir untuk melindungi masyarakat pesisir yang selama ini kerap terjerat rentenir akibat lemahnya akses distribusi dan penyimpanan hasil tangkapan.

Selain sektor kelautan, Zulhas juga menyoroti reformasi tata kelola pupuk setelah dirinya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dia mengaku memangkas regulasi distribusi pupuk yang sebelumnya mencapai 145 aturan.

“Saya rapat tiga kali, aturan dipangkas tinggal tiga aturan. Dua hari kemudian Perpres keluar,” katanya.

Kebijakan tersebut, kata dia, berdampak pada peningkatan alokasi pupuk dari enam juta ton menjadi 9,5 juta ton. Dia mengeklaim produksi beras nasional turut meningkat dari 30 juta ton menjadi 34,2 juta ton.

Menurutnya, kondisi itu membuat Indonesia yang sebelumnya mengimpor 4,5 juta ton beras pada 2024 kini berpotensi surplus 4,2 juta ton pada 2025.