Award Semester I 2026, Sekjen DPD RI Dorong Birokrasi Akuntabel

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa analisis dan evaluasi harus menjadi budaya kerja yang mendorong lahirnya birokrasi profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada nilai. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Analisis dan Evaluasi Bulan Juni 2026 yang sekaligus menutup pelaksanaan semester I tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, pada Rabu (29/7).

Dalam sambutannya, Iqbal menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mengusung tema "Dari Evaluasi Menuju Kinerja Berdampak". Dia menilai momen ini penting untuk memperkuat budaya evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan.

Menurutnya, enam bulan pertama tahun 2026 menjadi periode strategis bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam membangun budaya kerja baru yang menjadikan evaluasi sebagai sarana belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Iqbal menjelaskan bahwa analisis dan evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen manajemen yang krusial. "Analisa dan evaluasi bukan sekadar kewajiban administrative, melainkan instrumen manajemen yang memungkinkan kita mengetahui apakah setiap program, setiap anggaran, setiap layanan, dan setiap proses bisnis benar-benar berjalan sesuai target serta memberikan manfaat bagi organisasi," kata dia.

Sekjen DPD RI itu juga mengingatkan bahwa birokrasi modern tidak lagi hanya dituntut patuh terhadap regulasi, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil nyata, memberikan dampak, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Karena itu, hasil analisis dan evaluasi harus menjadi simpul yang menghubungkan seluruh agenda Reformasi Birokrasi. Mulai dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, penguatan Sistem Merit, pembangunan Zona Integritas, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan transformasi digital.

Iqbal menegaskan bahwa seluruh indikator Reformasi Birokrasi tersebut pada akhirnya bermuara pada budaya organisasi yang disiplin, akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Ia pun mengajak seluruh pimpinan unit kerja untuk menjadikan evaluasi sebagai alat kendali organisasi sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pimpinan, anggota DPD RI, maupun masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPD RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja atas komitmen dan dedikasi selama semester I tahun 2026. Menurutnya, penghargaan yang diberikan tidak semata-mata ditujukan kepada unit dengan nilai tertinggi, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan, kolaborasi, disiplin, inovasi, dan konsistensi dalam membangun budaya kerja yang unggul.