Kolaborasi Jalin dan BACenter Dorong Sistem Pembayaran Pemerintah yang Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari ekosistem Danantara Indonesia dan Yayasan Bina Astacita Center (BACenter) menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong pengembangan program dan solusi sistem pembayaran nasional berbasis riset serta didukung rekomendasi kebijakan yang implementatif.

Kerja sama ini menggabungkan kapabilitas Jalin dalam membangun dan mengelola infrastruktur sistem pembayaran nasional dengan kompetensi BACenter dalam riset ekonomi, analisis kebijakan, serta perumusan rekomendasi strategis.

Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai agenda pemerintah, mulai dari digitalisasi layanan publik, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, efisiensi belanja pemerintah, penyaluran bantuan sosial, hingga perluasan inklusi keuangan.

Kolaborasi ini berlangsung di tengah pertumbuhan transaksi pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia mencatat volume transaksi melalui internet dan mobile banking, BI-FAST, serta BI-RTGS mencapai 16,07 miliar pada semester I 2026, tumbuh 36,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara terpisah, volume transaksi QRIS tumbuh 100,12 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Pada periode yang sama, transaksi QRIS antarnegara membukukan nilai net inbound sebesar Rp1,52 triliun.

Peningkatan transaksi digital mencerminkan makin strategisnya peran sistem pembayaran dalam menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Seiring dengan perluasan peran tersebut, pengembangan program dan produk sistem pembayaran tidak cukup hanya mengandalkan teknologi yang andal, tetapi juga membutuhkan landasan riset dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, prioritas pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya Jalin untuk memperkuat kontribusi perusahaan dalam mendukung transformasi pelayanan publik dan agenda digitalisasi pemerintah.

“Pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak dapat hanya dimulai dari teknologi atau produk. Kita perlu memahami kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai. Karena itu, riset dan kajian kebijakan menjadi fondasi penting agar setiap solusi yang dikembangkan benar-benar tepat sasaran dan dapat diimplementasikan,” kata Ario.