Constra Soal Kebijakan BBM: Antara Kepentingan Politik & Rasionalitas Ekonomi

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Constra Revan Fauzano menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah yang berpihak pada rakyat serta menghindari gelombang ketidakpuasan berujung terganggunya stabilitas sosial dah politik.

"Keputusan untuk menahan kenaikan BBM di satu sisi sangat positif. Yang perlu diingatkan adalah jangan sampai keputusan tersebut diambil karena dipandang populis dan sekedar menenangkan masyarakat. Jangan sampai keputusan itu turut dilatarbelakangi keinginan dua periode tercapai," kata Revan, Jumat (3/4).

Dia mengatakan di tengah tekanan ekonomi global dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan ini mudah dibaca sebagai bentuk kehadiran negara melindungi warganya. Namun, Revan melanjutkan, apabila ditelisik lebih dalam, maka keputusan ini menyimpan persoalan serius dalam dimensi ekonomi politik yang tidak bisa diabaikan.

Revan yang juga seorang akademisi itu mengatakan ada dua sisi, yakni politik dan ekonomi, yang dapat dianalisis dalam persoalan ini. Menurut dia, dari perspektif politik, keputusan itu dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas sosial. 

Revan mengatakan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti oleh gejolak sosial, mulai dari demonstrasi hingga instabilitas politik. “Dalam konteks ini, menahan harga BBM adalah langkah preventif untuk menghindari eskalasi ketidakpuasan publik,” ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, Revan menuturkan, di tengah naiknya harga BBM dunia akibat tekanan krisis global yang saat ini berdampak kepada keadaan fiskal, bisa memberikan dampak serius di dalam negeri.

Revan menuturkan menahan harga BBM pada dasarnya bukan kebijakan tanpa biaya. Menurut dia, negara harus menanggung selisih antara harga pasar dan jual melalui subsidi energi. Nah, Revan menegaskan bahwa di sinilah persoalan utama muncul.

“Subsidi BBM selama ini dikenal sebagai instrumen yang tidak tepat sasaran. Kelompok masyarakat mampu, yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi, justru menikmati porsi subsidi lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Artinya, kebijakan yang tampak populis ini sesungguhnya mengandung ketimpangan tersembunyi," papar Revan.