Digitalisasi Perlinsos Dibutuhkan agar Anggaran Perlinsos Rp1.300 Triliun Tepat Sasaran

Selasa, 28 Juli 2026 – 20:02 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah terus mempercepat digitalisasi data perlindungan sosial (perlinsos) untuk memastikan anggaran bansos senilai Rp1.300 triliun benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Program tersebut kini tengah diuji coba di Kota Surabaya sebelum diterapkan lebih luas.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodaribmengatakan besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 30 persen dari APBN harus diimbangi dengan sistem pendataan yang akurat agar penyalurannya tidak salah sasaran.

“Program digitalisasi bansos ini ditujukan agar program perlindungan sosial yang jumlahnya sangat besar bagi masyarakat Indonesia mencakup sampai dengan Rp1.300 triliun atau 30 persen dari APBN bisa menjangkau sasaran yang tepat dan adil,” kata Qodari saat meninjau uji coba digitalisasi bansos di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7).

Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi untuk mengurangi dua persoalan yang selama ini kerap muncul dalam penyaluran bantuan sosial, yakni inclusion error atau warga yang tidak berhak tetapi menerima bantuan, serta exclusion error atau warga yang berhak namun belum memperoleh bantuan.

“Inclusion error itu yang tidak berhak tapi masuk, exclusion yang harusnya berhak masuk, tetapi tidak masuk. Tadi sudah mendapatkan penjelasan dari Komdigi bagaimana program ini dilaksanakan secara bertahap, juga penjelasan dari Pemkot Surabaya bagaimana diimplementasikan di Kota Surabaya. Kita melihat bagaimana program ini hampir selesai, insyaallah 1-2 hari lagi selesai. Seluruh warga, seluruh kepala keluarga di Surabaya yang jumlahnya 1 juta sekian itu sudah terdaftar,” ujarnya.

Qodari menjelaskan, lebih dari satu juta kepala keluarga (KK) di Surabaya telah masuk dalam proses pendataan.

Sebanyak 334 ribu KK mendaftar melalui agen yang terdiri dari ASN, RT/RW, dan pendamping PKH.

Sementara itu, 62 ribu KK melakukan pendaftaran secara mandiri, sedangkan sekitar 359 ribu KK memilih tidak mendaftar karena merasa kondisi ekonominya telah mampu.