DJKI Sosialisasi Tarif Rp0 Pencatatan Lagu, Kakanwil Milawati Buka Suara, Simak

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:35 WIB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperluas sosialisasi kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik.

Oleh karena itu, menjelang pemberlakuan kebijakan tersebut pada 1 Agustus 2026, DJKI kembali menggelar sosialisasi kepada kementerian, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan sektor musik di Gedung DJKI, Jakarta, Senin (27/7) lalu.

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum diharapkan dapat mendorong para pencipta lagu untuk mencatatkan karyanya.

Langkah ini penting guna meyakinkan pelindungan hak moral dan hak ekonomi para pencipta lagu secara optimal.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa kebijakan tarif Rp0 dilatarbelakangi masih rendahnya jumlah lagu yang tercatat dibandingkan karya yang telah beredar di masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi DJKI bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan perusahaan rekaman, terdapat sekitar 6,4 juta lagu yang dikelola.

Jika ditambah karya dari label independen, jumlahnya diperkirakan mencapai 7 juta lagu.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jumlah lagu yang tercatat baru sekitar 26 ribu karya.