DJP Kini Bisa Mengintip Rekening & Data Wajib Pajak Crazy Rich

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini bisa mengecek data wajib pajak, rekening bank dan akun kripto semua masyarakat termasuk para konglomerat.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai kewenangan DJP untuk mengawasi rekening keuangan merupakan praktik yang lazim dilakukan dan bukan kebijakan baru.

Purbaya juga mengimbau agar masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan kewenangan lebih DJP ini.

”Itu praktik biasa. Yang jelas gini, kalau sudah bayar pajak ya sudah tenang saja, enggak akan diapa-apain,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026, di Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut Purbaya, DJP saat ini tidak lagi terlalu bergantung pada permintaan data rekening seiring implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax, yang bisa merekam transaksi wajib pajak secara lebih komprehensif.

Sebab melalui Coretax, transaksi pembayaran hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dipantau secara otomatis, sehingga ruang untuk menyembunyikan informasi perpajakan semakin sempit.

“Kalau data itu, akses data itu kan pasti nanti juga dengan adanya Coretax, transaksi pasti ketangkap, pasti ketahuan kan. Jadi, yang data itu enggak terlalu material menurut saya,” ujar Purbaya.

DJP telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-9/PJ/2026 tentang Tata Cara Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK) dalam Rangka Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News