DPD RI Siap Jadi Tuan Rumah Sidang Bersama, GKR Hemas: Momentum Suara Daerah untuk Kebijakan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - DPD RI menyatakan kesiapan penuh menjadi penyelenggara Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026. Penyelenggaraan Sidang Bersama secara bergantian antara DPR RI dan DPD RI merupakan amanat Undang-Undang MD3 Pasal 228 yang mencerminkan kedudukan konstitusional kedua kamar parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menegaskan bahwa kepercayaan kepada DPD RI sebagai tuan rumah bukan sekadar tanggung jawab administratif dan protokoler, melainkan simbol semakin kuatnya peran representasi daerah dalam proses demokrasi nasional. "Sidang Bersama tahun ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia hanya akan berhasil apabila aspirasi daerah benar-benar menjadi bagian dari arah kebijakan nasional. DPD RI hadir untuk memastikan suara daerah tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan negara," ujar GKR Hemas.

Menurut GKR Hemas, penyelenggaraan Sidang Bersama oleh DPD RI memiliki makna yang lebih luas dibandingkan aspek seremonial. Momentum ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah semakin ditempatkan sebagai fondasi pembangunan nasional. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan tata kelola pemerintahan yang mampu menjadikan daerah sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat. DPD RI ingin memastikan bahwa ketika Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, bangsa Indonesia juga melihat pembangunan dari perspektif daerah, bagaimana kebijakan nasional dirasakan masyarakat, bagaimana ketimpangan antarwilayah diatasi, dan bagaimana otonomi daerah dapat benar-benar menghasilkan kesejahteraan.

Selama satu tahun terakhir, DPD RI secara konsisten menjalankan fungsi konstitusional melalui pengawasan pelaksanaan undang-undang, penyerapan aspirasi masyarakat daerah, serta konsultasi intensif dengan kementerian dan lembaga negara. Berbagai rapat kerja, rapat konsultasi, kunjungan daerah, hingga forum-forum dialog bersama pemerintah telah menghasilkan beragam rekomendasi mengenai penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan kawasan perbatasan, reformasi fiskal daerah, penguatan demokrasi lokal, hingga penyempurnaan berbagai regulasi yang berdampak langsung terhadap pemerintah daerah. Berbagai aspirasi tersebut menjadi modal penting yang akan dibawa DPD RI dalam mengawal arah pembangunan nasional.

"Sebagai Wakil Ketua DPD RI yang membidangi Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir pihaknya juga telah mengintensifkan berbagai forum koordinasi bersama anggota DPD RI dari seluruh provinsi untuk memastikan berbagai persoalan daerah dapat dirumuskan secara komprehensif. Aspirasi tersebut tidak hanya berasal dari hasil reses anggota, tetapi juga dari rapat konsultasi bersama kementerian, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan di daerah. Aspirasi daerah tidak boleh dirumuskan hanya dari Jakarta. DPD RI memiliki 152 Anggota yang mewakili 38 Provinsi, sehingga sumber utama kami adalah konstituen dan daerah pemilihan masing-masing anggota," tegas GKR Hemas.

DPD RI memandang bahwa pidato kenegaraan Presiden merupakan kesempatan penting untuk memberikan gambaran mengenai arah pembangunan nasional sekaligus menjadi ruang refleksi atas berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa. Oleh karena itu, DPD RI berharap laporan kinerja pemerintah tidak hanya menunjukkan capaian makro nasional, tetapi juga menggambarkan pemerataan pembangunan antarwilayah, efektivitas desentralisasi fiskal, penguatan kapasitas pemerintah daerah, penyelesaian ketimpangan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Dalam perspektif DPD RI, berbagai isu strategis yang menjadi perhatian nasional saat ini juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika global. Ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan geopolitik, tantangan ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, transformasi digital, hingga meningkatnya kebutuhan penguatan keamanan nasional memiliki dampak langsung terhadap kondisi daerah. Karena itu, setiap kebijakan nasional harus dirumuskan dengan mempertimbangkan keragaman karakteristik wilayah Indonesia.

Selain itu, DPD RI juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan otonomi daerah sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional. GKR Hemas menilai bahwa kualitas hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas, peningkatan kapasitas fiskal daerah, penyederhanaan regulasi, penguatan pelayanan publik, percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah kepulauan, dan perbatasan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.