DPP GEMURA Sayangkan Kegaduhan Polemik Kurban Presiden Prabowo

Kamis, 28 Mei 2026 – 17:00 WIB

jakarta.jpnn.com - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda untuk Rakyat (DPP GEMURA) menyayangkan polemik yang terus berkembang terkait bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang pengadaannya menggunakan APBN melalui program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

DPP GEMURA menilai perdebatan yang berkembang di ruang publik seharusnya ditempatkan secara proporsional dan tidak menimbulkan kegaduhan yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Koordinator Presidium DPP GEMURA Rajih Musa'ad, mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. 

Namun, dia menilai kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan data, argumentasi hukum, dan etika publik yang sehat.

“Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Akan tetapi, kritik juga harus dibangun di atas fakta dan argumentasi yang objektif, bukan sekadar untuk menciptakan kegaduhan atau membangun persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujar Rajih Musa'ad, Kamis (28/5).

Menurut Rajih, hingga saat ini bantuan hewan kurban presiden merupakan program yang dijalankan melalui mekanisme negara dan telah dianggarkan secara resmi. 

Karena itu, perdebatan yang berkembang seharusnya tidak diarahkan pada upaya membenturkan nilai keagamaan dengan kebijakan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat.

“Kalau ada perbedaan pandangan, silakan disampaikan melalui jalur yang tepat dan berdasarkan argumentasi yang kuat. Namun, jangan sampai momentum Iduladha yang seharusnya menghadirkan suasana kebersamaan justru dipenuhi narasi saling menyerang dan memperuncing perbedaan,” katanya.