Vonis Bebas Masih Dikasasi Jaksa, Pakar: Seharusnya Sudah Selesai

jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aries menilai praktik kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap putusan bebas dinilai bertentangan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada 2026.

Albert mengatakan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

"Pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas," katanya.

Menurut dia, ketika terdakwa telah diputus bebas karena dakwaan tidak terbukti, perkara semestinya dinyatakan selesai demi menjamin kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa.

Meski demikian, JPU masih mengajukan kasasi dalam sejumlah perkara.

"Antara lain kasus Delpedro Marhaen dkk di PN Jakarta Pusat, perkara Sritex yang melibatkan delapan bankir di Pengadilan Tipikor Semarang, perkara obstruction of justice Junaedi Saibih, Tian Bahtiar, dan Ahmad Mudzaki, hingga perkara terbaru dokter Ratna Setia Asih," tuturnya.

"Dalam perkara Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp, PN Pangkal Pinang pada 20 Juli 2026 membebaskan dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes. setelah dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 440 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," imbuh Albert.

Dia menilai kasasi terhadap putusan bebas bertentangan dengan sejumlah prinsip hukum, seperti asas kepastian hukum, ne bis in idem, perlindungan hak asasi manusia, dan asas fair trial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News