1 week ago
32
Ketua DPRD Kabupaten Malang saat menyampaikan pemaparan dalam rapat paripurna.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Senin (30/6/2025) menjadi ajang penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hampir seluruh fraksi menekankan pentingnya efisiensi, penajaman program prioritas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDIP: Soroti Penurunan Pendapatan dan Kinerja Aset Daerah
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan oleh juru bicara Imam Sopi’i menyoroti turunnya pendapatan daerah sebesar 0,68 persen dari Rp 4,86 triliun menjadi Rp 4,82 triliun. Meskipun PAD tetap di angka Rp 1,2 triliun, PDIP menilai potensi sesungguhnya belum tergali maksimal.
"Fraksi mendorong inovasi dan ketegasan kinerja dinas penghasil, termasuk Satpol PP sebagai penegak perda," ujarnya.
PDIP juga mempertanyakan lonjakan Belanja Tidak Terduga yang naik 59 persen dan Belanja Modal yang naik 10,96 persen. Fraksi menilai penyusunan database potensi pendapatan yang akurat sangat penting untuk mendukung evaluasi kinerja yang obyektif.
Fraksi PDIP turut menyoroti perlunya penyehatan BUMD, khususnya PT BPR Artha Kanjuruan, serta mengevaluasi seluruh kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk Songgoriti. Isu percepatan perizinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar juga menjadi sorotan.
Fraksi PKB: Dorong Infrastruktur Desa, Ketahanan Pangan, dan Digitalisasi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perubahan APBD sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan. Mereka meminta alokasi anggaran difokuskan pada penyelesaian proyek strategis seperti jalan desa, irigasi, dan jembatan antar-kecamatan.
PKB juga mendorong pemberdayaan petani dan nelayan melalui bantuan alat dan pelatihan, serta transformasi layanan publik desa melalui digitalisasi.
Fraksi Gerindra: Tegaskan Kualitas Perencanaan dan Validasi Pendapatan
Fraksi Partai Gerindra menggarisbawahi pentingnya APBD sebagai cerminan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar daftar belanja. Mereka meminta penyusunan belanja berbasis prioritas dan menghindari munculnya program dadakan yang tidak direncanakan.
Gerindra juga menekankan pentingnya validasi potensi pendapatan agar kinerja dinas penghasil PAD lebih terukur.
Fraksi Golkar: Transparansi SiLPA dan Penataan Retribusi
Fraksi Partai Golkar menyoroti kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 85,39 persen menjadi Rp 315 miliar. Mereka meminta transparansi penggunaan SiLPA dan mendorong dana tersebut digunakan untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.
Golkar juga menyoroti stagnasi PAD, terutama di sektor retribusi parkir, dan mendesak adanya terobosan revolusioner di sektor tersebut.
Fraksi NasDem: Optimalkan Dana Pusat dan Peningkatan SDM
Fraksi NasDem menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM baik ASN maupun perangkat desa. Mereka juga mendorong SKPD agar lebih proaktif menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal.
NasDem menekankan pentingnya proyeksi PAD yang realistis dan peningkatan sinergi antar-OPD untuk mendukung pertumbuhan PAD secara efisien.
Fraksi Gabungan PKS, Hanura, Demokrat: Dorong Efektivitas dan Digitalisasi Pajak
Gabungan Fraksi PKS, Hanura, dan Demokrat mengapresiasi kinerja pemerintah, namun menekankan efektivitas belanja serta evaluasi kegiatan yang tidak berdampak langsung. Mereka menyoroti lemahnya capaian PAD dua tahun terakhir dan meminta pembaruan data potensi serta digitalisasi sistem pemungutan pajak.
Fraksi juga menekankan pentingnya pengurangan pengangguran, penguatan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Mereka mendorong transparansi anggaran dengan membuka akses publik terhadap dashboard APBD. (adv/dad/mar)
