jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan mengingatkan penggunaan AI harus tetap berada dalam koridor konstitusi, demokrasi, etika, akuntabilitas, dan perlindungan data masyarakat.
"Teknologi tentunya harus mengikuti nilai konstitusi, bukan sebaliknya," kata Ibas dalam Seminar Nasional "Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI: Peluang dan Tantangan dalam Tata Kelola Satu Data Indonesia" di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9).
Ibas menekankan penyusunan legislasi berbasis data tidak boleh mengurangi ruang partisipasi publik.
Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan secara bermakna agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
"Bukan sekadar hadir, tak hanya mengisi tanda tangan, tetapi terus mendengar, ingin terus mempertimbangkan suara rakyat," kata Ibas.
Ibas pin mendorong lima hal, yakni memastikan data bersih, jelas, dan benar, membangun standar data yang valid, mengintegrasikan sistem, memperkuat keamanan data, serta memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses kebijakan.
Dia juga mengajak generasi muda tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi turut berperan dalam menentukan arah pemanfaatan teknologi tersebut di Indonesia.
"AI tidak buruk, tetapi AI bisa salah kalau kita tidak kawal dengan cara-cara yang benar," ujarnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336164/original/038669600_1788142068-WhatsApp_Image_2026-08-30_at_22.34.27.jpeg)
