jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA) menyatakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Mereka menilai langkah tersebut berpotensi melukai ingatan sejarah dan mengabaikan prinsip keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
“Penolakan ini bukan didasarkan pada kebencian pribadi, melainkan pada tanggung jawab moral dan rasional terhadap sejarah bangsa,” ujar Ketua JAKA Teguh Prihandoko dalam keterangan resmi, Jumat (31/10).
Dalam pernyataannya, JAKA menyebut masa kepemimpinan Soeharto diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.
Peristiwa 1965–1966, kasus Tanjung Priok dan Lampung, pembunuhan Marsinah, penculikan aktivis prodemokrasi 1997–1998, hingga penembakan mahasiswa Trisakti disebut sebagai catatan kelam yang belum pernah dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
“Memberikan gelar pahlawan kepada sosok yang terkait dengan kekerasan politik berarti melukai keluarga korban dan mengabaikan keadilan sejarah,” kata Teguh.
Selain itu, JAKA menilai rezim Orde Baru di bawah Soeharto menjadi simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terstruktur.
Berbagai laporan ekonomi dan proses hukum pascareformasi menunjukkan bahwa praktik tersebut menyebabkan kerugian negara dalam skala besar dan memperlebar jurang kemiskinan.
