Kepala LAB 45 Ungkap Logika Pemerintah Tempatkan Militer di Ranah Sipil Hingga Food Estate Papua

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Jaleswari Pramodhawardani mengungkap logika yang selama ini kerap digunakan pemerintah dalam melibatkan militer di berbagai sektor sipil, mulai dari penempatan aparat di daerah, proyek strategis nasional (PSN), program food estate, hingga penanganan konflik di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Jaleswari melalui video resmi dalam diskusi publik bertajuk “Remiliterisme dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Mendedah Reformasi Sektor Pertahanan, Supremasi Sipil, dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia” yang digelar di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Jaleswari dalam pemaparannya membuka dengan pertanyaan reflektif mengenai makna “kembalinya militer” dalam kehidupan sipil Indonesia.

Menurut dia, publik perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada nostalgia masa Orde Baru.

“Bahaya yang kita hadapi hari ini bukan bayang-bayang Orde Baru yang kembali dalam wajah yang sama,” ujar Jaleswari.

Dia menilai yang sedang berlangsung saat ini bukan sekadar pengulangan dwifungsi ABRI, melainkan bentuk baru yang lebih halus, sistematis, dan karena itu justru lebih sulit dilawan.

Menurut Jaleswari, tujuh indikator yang disoroti panitia diskusi mulai dari Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Koperasi Desa Merah Putih, 750 Batalyon Teritorial Pembangunan, food estate di Papua, hingga penempatan unsur militer dan eks-militer di kabinet serta BUMN — jika dilihat secara terpisah memang tampak seperti kebijakan administratif biasa.

Namun, kata dia, ketika seluruh indikator itu dibaca secara bersamaan, maka tampak satu pola besar yang ia sebut sebagai “militerisasi tata kelola sipil”.