Legislator PKS Anggap Perpres 111 Sejalan dengan Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut pertahanan negara pada era modern tidak berbicara mengenai ancaman militer, melainkan mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, digital, hingga ideologi.

Dia pun menyambut positif langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029. 

Diketahui, Perpres 111 memetakan penyebaran budaya LGBTQ pada aspek sosial sebagai bentuk ancaman nonmiliter.

"Ketahanan bangsa harus dibangun secara menyeluruh, termasuk dengan menjaga nilai-nilai moral, budaya, serta karakter bangsa yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar dia melalui keterangan persnya, Minggu (5/7).

Legislator fraksi PKS itu menilai kebijakan menerbitkan Perpres 111 sejalan dengan amanat konstitusi bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia.

Termasuk, kata dia, membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa.

"Negara berkewajiban menjaga nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa," katanya. 

Kurniasih menegaskan bahwa penguatan ketahanan sosial tidak boleh dimaknai sebagai upaya menimbulkan stigma terhadap individu tertentu. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News