SETARA Institute Merilis Skor Audit HAM 5 Raksasa Nikel di Maluku Utara

jpnn.com, JAKARTA - Di balik gemerlap cuan hilirisasi nikel yang jadi andalan, ada pekerjaan rumah besar yang belum beres. SETARA Institute for Democracy and Peace bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) baru saja merilis hasil Audit Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap lima perusahaan nikel raksasa di Maluku Utara.

Hasil audit yang diberi judul "Audit HAM pada Perusahaan Sektor Nikel di Maluku Utara: Membangun Fondasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab" ini cukup bikin kaget. Ternyata, ekspansi industri hilirisasi belum sejalan dengan tata kelola sosial, lingkungan, dan HAM di lapangan.

Lima perusahaan yang diaudit adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TBP/Harita Nickel), PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Weda Bay Nickel (WBN), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan PT Wanatiara Persada. Penilaiannya memakai bukti operasional dan citra satelit.

Hasilnya, Harita Nickel keluar sebagai juara dengan skor komposit tertinggi 63,60 dan masuk kategori Settled. Disusul ANTAM dengan skor 58,24, WBN 41,76, dan IWIP 41,12 yang ketiganya berada di level Improving atau masih dalam tahap perbaikan. 

Sementara PT Wanatiara Persada di posisi buncit dengan skor 40,72 kategori Basic karena belum memenuhi ambang batas minimum aspek normatif.

Meski di atas kertas sebagian besar perusahaan sudah punya regulasi internal, struktur ESG (Environmental, Social, and Governance), sampai instrumen keselamatan kerja, implementasi di lapangan masih bolong di mana-mana. 

Isu krusial seperti perlindungan masyarakat adat O'Hongana Manyawa, mekanisme persetujuan awal tanpa paksaan atau FPIC, kebebasan berserikat bagi pekerja, hingga transparansi data ketenagakerjaan dan K3 masih jadi PR serius.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengingatkan bahwa suksesnya hilirisasi tidak bisa cuma diukur dari angka investasi dan ekspor.