Wako Pekanbaru Luruskan Polemik STC: Sudah Konsultasi ke Kemendagri, KPK hingga BPN

jpnn.com - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meluruskan informasi yang berkembang terkait polemik Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Sukaramai Trade Center (STC).

Agung menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru tidak pernah menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi terkait HGB STC.

Menurut Agung, Pemkot Pekanbaru hanya melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemkot dalam menentukan kebijakan terhadap aset daerah, terutama setelah berakhirnya masa kerja sama dan bangunan STC menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Perlu saya luruskan, kami tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi terkait STC, yang kami sampaikan adalah Pemkot Pekanbaru telah melakukan konsultasi dengan jajaran Kemendagri terkait ketentuan pengelolaan aset daerah,” kata Agung, Jumat (14/8).

Selain berkonsultasi dengan Kemendagri, Pemkot Pekanbaru juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta unsur penegak hukum.

Agung mengatakan, seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil pemkot memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Hasil konsultasi tersebut menjadi salah satu dasar pemkot dalam menentukan langkah terhadap HGB di kawasan STC setelah berakhirnya masa kerja sama dan beralihnya bangunan menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News