Wamendagri Bima Dukung Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan pada Perempuan-Anak di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah melalui integrasi sistem.

Menurutnya, penguatan sistem diperlukan agar penanganan kasus tidak bergantung pada inisiatif personal, tetapi dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hal ini menjadi penting mengingat isu kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kekerasan seksual telah menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Kalau kami lihat yang berbeda dari sistem yang Bu Wamen [PPPA] inisiasi ini, ini kan ada semacam kekuatan sistem yang memaksa, bukan hanya inisiatif-inisiatif saja, tapi ada kasus-kasus [kekerasan] yang secara sistem memang kemudian harus diprioritaskan atau diselesaikan,” kata Wamendagri Bima dalam Rakor Implementasi Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (10/8).

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah daerah telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya dengan mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam memastikan sistem penanganan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Karena itu, penguatan sistem di daerah tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi juga perlu didukung ketersediaan sumber daya dan pembiayaan yang memadai.

Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan dukungan Kemendagri untuk memperkuat sistem penanganan yang terintegrasi di daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News