75 Anak di Surabaya Resmi Dapatkan Legalitas Perwalian

7 hours ago 1

Kamis, 16 Juli 2026 – 21:00 WIB

75 Anak di Surabaya Resmi Dapatkan Legalitas Perwalian - JPNN.com Jatim

Pemkot Surabaya dukung penuh program perwalian anak yang diusung oleh Kejati Jatim. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memprioritaskan anak-anak yang lahir dan berdomisili di Surabaya dalam program penetapan perwalian hukum yang digelar bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Dari proses verifikasi yang dilakukan, sebanyak 75 anak dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan memperoleh penetapan perwalian.

Penyerahan dokumen perwalian berlangsung di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Kamis (16/7), sebagai bagian dari program kolaborasi Kejati Jatim, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta pemerintah daerah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proses pengajuan perwalian diawali dengan validasi data oleh Dinas Sosial agar bantuan hukum tersebut tepat sasaran.

“Dari total anak yang diajukan hari ini, terdapat 75 anak yang lolos validasi dengan rincian sebanyak 39 anak diajukan melalui Kejaksaan Negeri Surabaya dan 36 anak diajukan melalui Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” kata Eri.

Menurutnya, Pemkot tidak serta-merta mengajukan seluruh anak yang berada di yayasan. Prioritas diberikan kepada anak-anak yang memang lahir dan tinggal di Surabaya.

"Kami melakukan validasi data dengan ketat. Kami memprioritaskan anak-anak yang memang asli lahir dan tinggal di Surabaya. Jika ada yayasan yang mengambil anak dari luar daerah untuk diperwaliankan di Surabaya, sementara ini tidak kami proses. Kami fokus menjaga anak-anak yang asli Surabaya dulu,” tegasnya.

Eri menyebut keberadaan perwalian yang sah akan mempermudah anak-anak memperoleh berbagai hak dasar, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga perlindungan hukum.

"Kami mewakili seluruh warga Kota Surabaya menghaturkan terima kasih. Melalui perwalian ini, hak-hak anak dapat dijaga dengan baik mulai dari hak pendidikan, kesehatan, hingga hak dasar lainnya. Tanpa adanya kolaborasi antara Kejati Jatim, PTN Surabaya, dan PTA Surabaya, kami di pemerintah kota akan kesulitan untuk bergerak sendiri,” ujarnya.