Dipimpin Mercy, DPR & Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang menangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan akhirnya merampungkan satu tahapan krusial dengan membahas beleid untuk menuntaskan RUU menjadi undang-undang.

Pansus yang dipimpin Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends ini resmi memperoleh dukungan dari DPR RI, DPD dan Pemerintah untuk melanjutkkan pembahsan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU.

Dukungan ini diperoleh dalam rapat bersama seluruh fraksi DPR, DPD, dan pemerintah yang digelar di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).

Ketua Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Barends menjelaskan bahwa pembentukan RUU Daerah Kepulauan telah mendapat persetujuan DPR untuk dibahas lebih lanjut.

"Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, pembentukannya telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI tertanggal 12 Maret 2026," ujarnya saat memimpin rapat kerja gabungan bersama pemerintah dan DPD RI.

Pada rapat perdana tersebut, Pansus DPR RI dan DPD RI menyepakati lima agenda pembahasan, di antaranya penjelasan DPD RI atas RUU Daerah Kepulauan, pandangan fraksi-fraksi DPR RI, dan pandangan pemerintah terhadap RUU Daerah Kepulauan.

“Keempat,Pengesahan jadwal pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan. Kelima Penyerahan naskah akademik dan draf RUU tentang Daerah Kepulauan dari DPD RI kepada Pansus DPR RI,” ungkap Mercy.

Mercy Barends kemudian mempersilakan DPD RI menyampaikan pandangannya. Selanjutnya juga mempersilakan setiap fraksi di DPR memberi pandangan terkait RUU Daerah Kepulauan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News