DJP Yakin Pajak Marketplace Tak Akan Mendongkrak Harga di Tingkat Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa penerapan pajak marketplace tidak akan berpengaruh pada kenaikkan harga produk.

Sebab, kebijakan tersebut tidak menambah jenis pajak baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan aturan itu hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh penjual (seller) menjadi oleh marketplace.

“Yang terpengaruh mungkin seller karena dia langsung dipotong PPh-nya. Sebetulnya selama ini jumlahnya sama, tetapi kalau dulu (pajak) disetor sendiri, ini sekarang dipungut oleh marketplace,” kata Inge di Jakarta, Senin (20/7).

Adapun ketentuan mengenai pemungutan pajak oleh marketplace diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Melalui beleid tersebut, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Inge melanjutkan mekanismenya konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Meski demikian, kewajiban pemungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam setahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News