DPR Minta Kementerian Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Untuk Atasi Karhutla di Kalimantan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Razak meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan yang memasuki periode rawan kebakaran pada musim kemarau 2026.

Hanan menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sektoral.

"Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yaang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla," ujar Hanan A Razak dalam keterangan tertulis pada Kamis (20/8/2026).

Politkus Partai Golkar ini mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat terkait memiliki langkah yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi.

Hanan juga meminta pemerintah memperkuat peran koordinasi dalam menghadapi dampak El Nino yang berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko karhutla.

"Data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran", kata Hanan dalam rilisnya.

Dorongan tersebut menjadi penting mengingat sejumlah wilayah Kalimantan telah terjadi kebakaran yang dapat meluas bila tidak segera diatasi dalam unit kerja yang terkoordinasi dengan baik.

Tercatat data terbaru Pada Rabu (19/8/2026), Kondisi udara di Kota Palangka Raya memburuk drastis, bahkan indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) terpantau mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya. Pekatnya asap juga berdampak langsung terhadap jarak pandang. Visibilitas di sejumlah wilayah dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News