Gelar FGD, MPR Bahas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pemda

3 weeks ago 7

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Prof. Dr. Agus Pramusinto mengatakan persoalan hubungan pusat dan daerah telah berlangsung sejak lama. Foto: MPR

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sejak awal dinilai menghadapi berbagai persoalan mendasar.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kerap menjadi sumber ketegangan yang memunculkan berbagai gejolak di sejumlah wilayah.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Agus Pramusinto mengatakan persoalan hubungan pusat dan daerah telah berlangsung sejak lama.

Berbagai dinamika, mulai dari PRRI/Permesta, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), persoalan di Papua, tuntutan di Riau, hingga konflik terkait pemekaran daerah, pada dasarnya dipicu oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan daerah.

"Kewenangan yang terlalu besar berada di pemerintah pusat, sementara daerah memiliki ruang yang terbatas. Selain itu, kurangnya penghormatan terhadap entitas lokal menjadi bagian dari persoalan desentralisasi. Pada awalnya daerah hanya ingin didengar dan diperlakukan secara adil," ujar Agus saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI bertema Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, dan Desa yang digelar di Yogyakarta, Rabu (15/7/2026).

FGD dipimpin Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI Dr. Hj. Hindun Anisah, M.A. dan dihadiri anggota Kelompok III, yakni Firman Soebagyo, S.E., M.H. (Fraksi Partai Golkar), Ir. Hanan Abdul Rozak, M.S. (Fraksi Partai Golkar), Kamrussamad, Ph.D. (Fraksi Partai Gerindra), Heri Gunawan (Fraksi Partai Gerindra), Dr. Ida Fauziah, M.Si. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), serta H. T. Ibrahim, S.E., M.Si. (Fraksi Partai Demokrat).

Selain Agus Pramusinto, FGD juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., Ketua Komisi Yudisial periode 2016–2020 sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si., akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Agus menjelaskan hubungan pusat dan daerah saat ini telah mengalami perubahan yang sangat dinamis.