Hasto Respons Isu Demo Besar-Besaran Agustus, Ingatkan Soal Revolusi Nepal

Senin, 20 Juli 2026 – 21:30 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons isu rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang disebut akan berlangsung pada Agustus 2026.

Hasto menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu mendengar berbagai kritik yang disampaikan masyarakat.

“Secara konstitusional demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Bagaimana suara-suara yang sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh kelompok-kelompok kritis itu harus didengarkan dan ada adaptif policy terhadap kritik-kritik yang disampaikan,” kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7).

Dia mengingatkan pemerintah agar tidak menutup ruang kritik. Menurutnya, sikap tersebut berpotensi memicu gejolak sosial.

“Ketika kritik ditutup dengan tembok-tembok kekuasaan, maka yang terjadi seperti kasus Nepal,” ujarnya.

Hasto menegaskan PDIP tidak menginginkan Indonesia mengalami situasi serupa.

Menurut dia, Indonesia memiliki tradisi musyawarah yang semestinya menjadi cara menyelesaikan berbagai persoalan dan merespons aspirasi publik.

“Sebagai bangsa yang menjunjung tradisi musyawarah dan penyelesaian konflik yang baik maka seharusnya berbagai aspirasi kritis itu seharusnya didengarkan,” katanya.