Honorer Non-Database Minta Memo Presiden Pengangkatan PPPK Direspons Istana

jpnn.com, JAKARTA - Honorer non-database belum terakomodasi dalam pengangkatan PPPK 2024 maupun PPPK paruh waktu (P3K PW) meminta memo presiden.

Permintaan tersebut disampaikan Aliansi Non-ASN Non-Database Indonesia (ANANDA) saat beraudiensi dengan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Negara baru-baru ini.

Ketua ANANDA Ikhsan Heriyanto mengatakan audiensi dengan KSP merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan regulasi menyelamatkan nasih honorer non-database yang tercecer.

"Kami yang tercecer ingin mendapatkan regulasi dari pemerintah. Tidak semua honorer non-database itu pekerja baru. Banyak yang sudah lama bekerja, tetapi tidak dimasukkan dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara," terang Ikhsan Heriyanto kepada JPNN, Minggu (3/5).

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan pejabat KSP, aspirasi honorer non-database BKN telah disampaikan.

Salah satunya permintaan pendataan ulang bagi non-ASN yang belum mengikuti PPPK 2024 karena masih yang belum bisa ikut seleksi.

"Banyak honorer atau non-ASN baik yang masuk database BKN atau belum terdaftar, tetapi mereka real bekerja di instansi pemerintah lebih dari 2 tahun, tidak bisa ikut seleksi PPPK 2024," kata Ikhsan.

Kondisi tersebut, ujarnya, sangat merugikan honorer. Mereka tidak bisa ikut berkompetisi karena terkendala sistem dan persyaratan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News