Indeks Reformasi Hukum Sumbawa Turun, Kadiv PPPH Edward Sinaga Angkat Bicara

Kamis, 23 Juli 2026 – 05:00 WIB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kanwil Kemenkum NTB memberikan pendampingan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemkab Sumbawa, Rabu (22/7).

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa dan dilanjutkan di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa.

‎‎Pendampingan dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga bersama Analis Hukum.

Tim melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan DPRD Kabupaten Sumbawa guna memperkuat pemenuhan data dukung IRH.

‎‎Edward James Sinaga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Sekretariat Nasional IRH, nilai IRH Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan karena data dukung yang diajukan belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Menurut Edward James Sinaga, nilai IRH merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu, setiap perangkat daerah perlu memastikan seluruh dokumen pendukung disiapkan secara lengkap, valid, dan terdokumentasi dengan baik sejak awal.

‎‎Ia juga mendorong pembentukan forum komunikasi lintas perangkat daerah sebagai wadah koordinasi dan evaluasi agar pemenuhan indikator IRH dapat dilakukan secara berkelanjutan.